Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

HARIANDAY, Jakarta - "Hampir disemua ajang pilkada, bila suami sudah menyelesaikan masa tugasnya sebagai kepala daerah, maka sang istri seolah-olah 'terpanggil' ikut meneruskan jejak kepemimpinan keluarga dalam politik," jelasnya.

Ari menilai tidak ada yang salah dengan politik diniasti. Namun memilih pemimpin daerah yang tidak memiliki kapabilitas seperti sama saja menyerahkan nasib masyarakat ke orang yang salah. Pemilih seharusnya mendapatkan political literasi berupa pemahaman dan pengalaman mengenai sepak terjang calon kepada daerah atau calon anggota legislatif.

"Jangan lagi kita membeli kucing dalam karung. Yang kita hendaki sebenarnya kucing Anggora, ternyata yang kita dapatkan kucing buduk," terangnya.

Ke depan todak ada lagi anggapan calom pemimpin bisa dikarbit karena orang tuanya pernah menjadi Bupati, Gubernur atau Ketua Umum Partai. Pemimpin bisa saja lahir dari pondok pesantren, asrama mahasiswa, daerah perkampungan miskin atau taruna militer.

"Parpol hendaknya tidak berpikir jangka pendek dalam meraih kekuassan tetapi harusnya berpikir jangka panjang untuk kemashalatan ummat," kata Ari. (sumber:detik.com)