Sederhanakan Partai Politik Indonesia
HARIANDAY, Padang- Indonesia kembali memasuki tahun politik. Para elit politik dari 14 partai bersaing di pentas daerah dan nasional. Tujuannya untuk mendapatkan kursi di kota, kabupaten, provinsi, pusat. Baliho, billboard mengusung nama-nama bakal cawako, cagub, caleg.
Multi partai ini di mata pengamat politik Muhammad Taufiq, dosen IAIN Imam Bonjol Padang, bentuk dari demokrasi labil. "Ini konsekuensi dari demokrasi. Bentukan demokrasi Indonesia hari ini belum ada yang pas dengan konteks demokrasi keindonesiaan," ujar M. Taufik ke harianday.com, Rabu, 11 September 2013.
Sistem multi partai menurut M. Taufiq menyebabkan pemborosan keuangan negara. "Dalam pembiayaan pemerintah menjadi boros. Sebab partai memang disubsidi oleh negara," ujar dosen pengajar sosial politik di Fakultas Syariah ini.
Sisi lain dari kekurangan multi partai menyebabkan terjadi kompromi dalam pemerintahan. Menurut M. Taufiq keberadaan partai menuntut keberadaan koalisisi. Koalisi menuntut kompromi partai yang berasal dari berbagai kepentingan. Kompromi ini memperlambat kikerja pemerintah sebab dilatarbelakangi dari berbagai kepentingan.
Menurutnya penyederhanaan partai adalah solusi untuk persoalan partai politik Indonesia hari ini. "Kalau partai itu disederhanakan menjadi dua maka formasi akan menjadi lebih efektif," tegas M. Taufiq.[]
HARIANDAY, Padang- Indonesia kembali memasuki tahun politik. Para elit politik dari 14 partai bersaing di pentas daerah dan nasional. Tujuannya untuk mendapatkan kursi di kota, kabupaten, provinsi, pusat. Baliho, billboard mengusung nama-nama bakal cawako, cagub, caleg.
Multi partai ini di mata pengamat politik Muhammad Taufiq, dosen IAIN Imam Bonjol Padang, bentuk dari demokrasi labil. "Ini konsekuensi dari demokrasi. Bentukan demokrasi Indonesia hari ini belum ada yang pas dengan konteks demokrasi keindonesiaan," ujar M. Taufik ke harianday.com, Rabu, 11 September 2013.
Sistem multi partai menurut M. Taufiq menyebabkan pemborosan keuangan negara. "Dalam pembiayaan pemerintah menjadi boros. Sebab partai memang disubsidi oleh negara," ujar dosen pengajar sosial politik di Fakultas Syariah ini.
Sisi lain dari kekurangan multi partai menyebabkan terjadi kompromi dalam pemerintahan. Menurut M. Taufiq keberadaan partai menuntut keberadaan koalisisi. Koalisi menuntut kompromi partai yang berasal dari berbagai kepentingan. Kompromi ini memperlambat kikerja pemerintah sebab dilatarbelakangi dari berbagai kepentingan.
Menurutnya penyederhanaan partai adalah solusi untuk persoalan partai politik Indonesia hari ini. "Kalau partai itu disederhanakan menjadi dua maka formasi akan menjadi lebih efektif," tegas M. Taufiq.[]





0 komentar:
Posting Komentar